Jakarta - Biaya logistik yang terjangkau merupakan kunci dalam mendorong pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara kepulauan, transportasi penyeberangan memiliki peran vital dalam memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus menurunkan biaya distribusi barang.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan bahwa layanan penyeberangan yang mereka kelola tetap bebas dari PPN meskipun ada pembahasan mengenai kemungkinan kenaikan PPN hingga 12%. Pembebasan PPN untuk layanan angkutan air, termasuk penyeberangan, merupakan langkah penting untuk menjaga tarif tetap terjangkau, memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati mobilitas dan akses logistik yang lebih baik.
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, memastikan kebijakan ini tidak akan berdampak pada tarif kapal penyeberangan yang merupakan bagian dari angkutan umum. "Kami ingin memastikan tarif kapal penyeberangan tetap stabil karena ini termasuk dalam kategori jasa angkutan umum yang dibebaskan dari PPN sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kebijakan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat," kata Shelvy.
Shelvy menjelaskan bahwa pembebasan PPN tersebut merupakan ketentuan dari Pasal 4A ayat 3 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). "Regulasi ini menegaskan bahwa jasa angkutan umum di laut, termasuk layanan kapal penyeberangan, merupakan fasilitas publik yang penting untuk mendukung mobilitas dan konektivitas nasional," tambahnya.
Shelvy melanjutkan bahwa pembebasan PPN ini memiliki dampak strategis, terutama dalam menurunkan biaya logistik nasional. Transportasi laut yang efisien dapat membantu menjaga kestabilan harga barang, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang sangat bergantung pada angkutan laut untuk distribusi kebutuhan pokok. "Pembebasan PPN adalah langkah nyata untuk menciptakan efisiensi logistik, yang dapat menurunkan harga barang yang dikirim ke wilayah-wilayah terpencil," ujar Shelvy.
Pembebasan PPN juga memperkuat peran ASDP dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan tarif yang tetap stabil, masyarakat akan lebih mudah melakukan perjalanan antarwilayah, baik untuk keperluan pribadi maupun kegiatan ekonomi. Diharapkan, kebijakan ini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi laut yang menjadi pilihan utama untuk mobilitas dan perdagangan.
ASDP menambahkan meskipun bebas PPN, perusahaan tetap memenuhi kewajiban perpajakan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 sebesar 1,2% atas penghasilan bruto dari jasa angkutan laut. "Kami memastikan bahwa tarif yang diterapkan selalu mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga tidak memberatkan masyarakat sekaligus mendukung pendapatan negara," ungkap Shelvy.
Saat ini, ASDP mengoperasikan 37 pelabuhan dan melayani lebih dari 300 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia dengan lebih dari 200 kapal. Sekitar 66% dari lintasan yang dikelola ASDP merupakan lintasan perintis yang sangat penting dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil dan mendukung pemerataan pembangunan.
ASDP berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat menikmati transportasi laut yang aman, nyaman, dan terjangkau. Perusahaan tidak hanya fokus pada tarif yang kompetitif, tetapi juga pada kualitas layanan yang prima. Hal ini sejalan dengan visi ASDP untuk mendukung pembangunan ekonomi maritim dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kebijakan pembebasan PPN yang tetap berlaku, ASDP optimistis dapat terus berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik dan meningkatkan akses transportasi laut di seluruh Indonesia. "Kami yakin bahwa efisiensi logistik adalah kunci untuk memperkuat daya saing bangsa, dan transportasi laut memainkan peran penting dalam mencapainya," tutup Shelvy.
