Jakarta – Mendukung Program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah, PLN Indonesia Power (PLN IP) aktif mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE) 2060. Salah satu proyek utama yang sedang digarap adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak, Sumatera Barat.
Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menyatakan bahwa PLN IP sepenuhnya mendukung program transisi energi pemerintah. Bersama mitra strategis dari Arab Saudi, ACWA Power, PLN IP membangun PLTS Terapung Singkarak dengan kapasitas 50 MW. Proyek ini berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
“Kami bergerak cepat dalam pembangunan PLTS Singkarak. Proyek ini merupakan bagian dari Program Hijaunesia yang diluncurkan pada 2020 untuk mempercepat pengembangan EBT dan mendukung target NZE 2060. Kami juga menjalankan amanah pemerintah untuk membangun PLTS di berbagai wilayah Indonesia, sehingga kami memerlukan dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar,” jelas Edwin.
PLTS Singkarak nantinya akan menjadi pembangkit tenaga surya terapung terbesar di Sumatera, dengan kapasitas 50 MWac atau setara 76 MWp. Pembangkit ini dapat menyediakan listrik hijau untuk sekitar 40 ribu rumah dan masuk ke sistem kelistrikan Sumatra bagian barat. Proyek ini juga tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 sebagai salah satu upaya strategis PLN untuk mencapai bauran energi 23%.
“Pengembangan PLTS ini tidak hanya berkontribusi dalam penurunan emisi karbon, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi serta menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tambah Edwin.
PLTS Singkarak direncanakan mulai beroperasi secara komersial (COD) pada 2027. Proyek ini akan memanfaatkan lahan seluas 49 hektar, sekitar 0,45% dari total luas Danau Singkarak yang mencapai 10.780 hektar, sehingga tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsi lingkungan danau. Pembangunan mencakup beberapa wilayah, yakni Kecamatan Batipuh Selatan, Batipuh, dan X Koto di Kabupaten Tanah Datar, dengan pengelolaan yang diharapkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal.